Pemerintah Tetap Waspada & Perkuat Ketahanan Domestik
Metrohotnews.com, Jakarta – Pemerintah masih tetap waspada dan antisipatif serta terus memperkuat ketahanan domestik, dalam mencermati kondisi perekonomian global saat ini.
Dalam siaran pers Kemenko Perekonomian, IMF telah proyeksikan, pertumbuhan ekonomi global sendiri akan melambat dari 3,4% pada tahun 2022, menjadi 2,9% pada tahun 2023.
Melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Pemerintah harapkan mampu memberikan kepastian.
Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat, melalui pengendalian inflasi serta peningkatan investasi, sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Terkait dengan ketahanan sektor eksternal, juga menjadi perhatian Pemerintah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, Minggu (5/3/2023).
Terutama, tekannya, untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Terutama, imbuhnya, dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi.
“Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” ungkap Menko Airlangga.
Sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID mengendalikan Volatile Food (VF) pada tengah peningkatan
Administered Prices (AP), paparnya, juga menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022, yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51%.
“Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik dan memperhatikan kondisi tersebut,” jelasnya.
Pemerintah, katanya, telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp. 104,2 triliun. Dengan fokus program penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.
Program penguatan sektor pertanian antara lain untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk.
Selain itu, juga pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.
Penguatan sektor pertanian, juga ia lakukan dengan kemudahan akses pembiayaan.
Hal itu, tandasnya, untuk peningkatan produksi pertanian, seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro.
Menko Airlangga juga mengingatkan, dalam memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023, akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan.
Oleh karena itu, Pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif, mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
“Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi,” bebernya.
Pemerintah, ucapnya, kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya.
“Akan kita berikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” ungkap Airlangga.
Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID, sambungnya, juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023.
“Ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi yang terjaga harapannya, menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian tahun 2023 dan 2024,” tegasnya.
Dan terakhir, kata Menko, tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral
suasion.
Dalam arti, tambahnya, kebijakan yang Gubernur Bank Indonesia tetapkan, untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga.
Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan, bisa dilakukan secara bijaksana.
“Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” tegas Menko Airlangga. (Rik)
Sumber: www.ekon.go.id
