Pemerintah Tetapkan HPP & HET Beras
Metrohotnews.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk komoditas beras.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut dalam siaran pers Presiden RI, usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
“Salah satu yang Presiden minta untuk selesaikan segera dan sudah selesai adalah mengenai HPP, harga pembelian pemerintah, kemudian yang satu lagi harga eceran tertinggi,” ujar Arief.
Untuk harga Gabah Kering panen (GKP) tingkat petani, pemerintah tetapkan sebesar Rp. 5.000 dan GKP tingkat penggilingan Rp. 5.100.
Sementara itu, untuk Gabah Kering Giling (GKG) penggilingan, harganya Rp. 6.200 dan GKG gudang Perum Bulog Rp. 6.300.
“Kemudian beras gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp. 9.950,” urainya.
Adapun untuk perhitungan harga eceran tertinggi (HET), tegas Arief, pemerintah menetapkannya berdasarkan sistem zonasi.
Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.
Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.
Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800.
Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800.
“Ini Presiden meminta untuk segera kami umumkan, sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat kita berlakukan segera,” tandasnya.
Sebelumnya, saat meninjau panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023), Presiden Jokowi meminta Badan Pangan Nasional, menghitung harga GKP ideal, bagi para petani yang saat ini mengeluhkan terlalu rendah.
“Pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera Badan Pangan umumkan harga GKP-nya, harusnya berapa,” ucapnya.
Pasalnya, sambung Arief, punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen per produksi beras.
“Ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, lain-lainnya, sudah ketemu,” jelasnya.
Dengan perhitungan tersebut, Presiden Jokowi berharap harga gabah dari petani akan wajar, yang nantinya akan berimbas juga pada harga beras pada pedagang hingga pembeli.
Dengan demikian, semua pihak bisa merasakan manfaat dari perhitungan yang pemerintah tetapkan atau buat.
“Kita harapkan harga gabah petani itu wajar, harga beras pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan ini,” ungkapnya. (Rik)
