Pemprov Kepri Akan Salurkan Bantalan Sosial Sesuai DTKS

Metrohotnews.com, Tanjungpinang – Pemprov Kepri akan salurkan bantalan sosial kenaikan harga BBM, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri), menyiapkan bantalan sosial tersebut, sebagai upaya pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pasca penyesuaian harga BBM.

Bantalan sosial yang akan Pemprov salurkan, berbentuk BLT sebesar  Rp. 300 ribu, untuk setiap keluarga yang terdata dalam DTKS Kemensos.

Pemberian BLT dari Pemprov Kepri tersebut, berasal dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat.

Hal itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi, agar pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pengendalian inflasi, yang langsung diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI nomor 134/PMK.07/2022  tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.

Permenkeu tersebut, mewajibkan seluruh pemerintah menjalankan belanja wajib itu untuk perlindungan sosial.

Belanja wajib itu, antara lain, (a) pemberian bantuan sosial, termasuk ke ojek, usaha mikro  kecil menengah (UMKM), dan nelayan; (b) penciptaan lapangan kerja;  serta (c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Untuk memastikan penyaluran BLT tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menginstruksikan penyaluran BLT tersebut, diberikan khusus masyarakat Kepri yang masuk dalam DTKS, namun belum pernah menerima Bantuan Sosial (Bansos) sebelumnya.

Pemprov Kepri Siapkan Alokasi Dana Rp. 8,273 Milyar BLT Untuk 7 Kab/Kota

Alokasi dana Pemprov Kepri untuk BLT tersebut, sebesar Rp. 8.273 miliar untuk tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri.

BLT dari Pemprov Kepri ini akan melengkapi BLT dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tenaga kerja.

Ansar menegaskan, BLT yang akan Pemprov berikan, hanya untuk yang masuk dalam DTKS, namun belum pernah dapat Bansos sebelumnya.

“Jadi memang mereka yang belum pernah merasakan bantuan, yang akan kita berikan, sehingga bisa membantu pemerintah pusat untuk bantalan sosial,” jelas Gubernur Ansar, Rabu, (21/9/2022).

Sesuai data, bebernya, terdapat 99.020 keluarga yang masuk dalam DTKS. Dari data tersebut, jumlah masyarakat yang masuk dalam DTKS namun belum pernah menerima bantuan sosial berjumlah 27.578.

Jumlah yang terbesar, imbuhnya, ada pada kota Batam dengan jumlah 16.678. Sementara kabupaten dan kota lain, yaitu Kota Tanjungpinang berjumlah 2.550.

Dan untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah sama yaitu 1.670 keluarga.

Alokasi anggaran BLT dari Pemprov Kepri, tukasnya, memang tercatat paling besar untuk kota Batam.

“Pemprov Kepri memberikan bantuan untuk kota Batam lebih Rp5 miliar, sementara untuk kabupaten dan kota lain seperti Kota Tanjungpinang menerima Rp765 juta,” urai Ansar.

Untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas, tuturnya, hanya menerima alokasi yang sama, yaitu sebesar Rp. 501 juta.

Pemberian BLT tersebut, menurutnya juga sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kepri, dalam membantu masyarakat terdata tidak mampu, dalam melindungi daya beli mereka.

Adanya BLT tersebut, ia yakini dapat meringankan beban masyarakat, untuk menjangkau kebutuhan sehari-hari.

“Yang paling penting saya berpesan, gunakan BLT itu untuk kebutuhan rumah tangga yang memang sangat butuh, jangan gunakan untuk hal-hal bukan kebutuhan primer,” tegas Gubernur.

Nelayan Kepri Juga Dapat BLT

Tidak hanya BLT untuk masyarakat tidak mampu, Pemprov Kepri juga mengalokasikan BLT untuk nelayan, dengan anggaran sebesar Rp 2,717 miliar

Sehingga, total anggaran yang Pemprov Kepri gelontorkan ntuk BLT, adalah sebesar Rp. 10,990 miliar.

Ia merinci, anggaran untuk BLT nelayan yaitu Kota Batam Rp. 216 juta, Kota Tanjungpinang Rp. 114 juta, Kabupaten Lingga Rp. 765,9 juta, Kabupaten Natuna Rp487,5 juta, Kabupaten Karimun Rp. 300 juta, Kabupaten Bintan Rp. 615juta, dan Kabupaten Kepulauan Anambas Rp. 219 juta.

“Sebanyak 9.058 nelayan Kepri, masing-masing menerima BLT sebesar Rp. 300 ribu. Dengan jumlah nelayan terbesar pada Kabupaten Lingga, yang berjumlah 2.553 nelayan dan Kabupaten Bintan berjumlah 2.050 nelayan,” ulasnya.

Sementara kota Batam, sambungnya, berjumlah 720 nelayan, Kota Tanjungpinang 380 nelayan, Kabupaten Natuna 1.625 nelayan, Kabupaten Karimun 1.000 nelayan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 1.670 nelayan.

Nelayan, katanya, turut serta menjadi sasaran BLT dari Pemprov Kepri, lantaran merupakan salah satu kelompok rentan, terhadap penyesuaian harga BBM.

“Nelayan juga kita salurkan BLT, dari dulu memang kesejahteraan nelayan selalu kita perhatikan dan BLT ini menjadi salah satu dukungan untuk nelayan,” tambahnya.

Pemberian BLT Pemprov Kepri untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan, rencananya akan Pemprov berikan, bertepatan dengan Hari Jadi Ke-20 Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 24 September 2022, di Gedung Daerah Tanjungpinang. (Kapri)